Mengupas Urgensi, Tantangan, dan Sisi Positif Pengadaan Pemilihan Umum Secara Serentak (Lagi)

 

Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu)  mulanya dilaksanakan terpisah antara pemilihan calon eksekutif dan legislatif. Namun karena adanya reformulasi pemaknaan pasal 6A dan pasal 22E UUD 1945, maka pemilu dilakukan secara bersamaan (serentak). Hal ini bertujuan untuk menguatkan sistem presidensial sesuai rancang bangun sistem ketatanegaraan yang kini dianut oleh UUD 1945 pasca perubahan. Selain itu, penyelenggaraan pemilihan calon presiden dan calon anggota legislatif yang dilakukan secara serentak, diharapkan dapat menciptakan efisiensi dalam beberapa hal. Pertama, pemilu serentak diharapkan dapat menghemat penggunaan uang negara untuk pembiayaan penyelenggaraan pemilu. Kedua, pemilu serentak diharapkan dapat mengurangi pemborosan waktu dan mengurangi konflik atau gesekan horizontal di masyarakat.

Perkembangan demokrasi dan pemilu adalah suatu proses yang harus dimaknai secara positif. Meski harus dimaklumi pula, bahwa perkembangan tersebut juga telah melahirkan kompleksitas permasalahan sistem yang tinggi. Permasalahan itu tidak hanya dalam proses pelaksanaan pemilunya saja, melainkan juga terkait dengan penyelesaian sengketa pemilu pasca rekapitulasi suara dilakukan. Sebagaimana ujar Ir. Joko Widodo pada acara Seminar Program Pendidikan Reguler Angkatan 63 di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI), tentunya dalam pelaksanaan pemilihan umum yang berkualitas ini menyimpan beberapa tantangan di dalamnya. Seperti, masalah teknis pemilihan umum, masalah partisipasi pemilih, masalah transparansi, dan tata kelola pemilu yang akuntabel, serta masa kampanye. Tantangan lain dari pengadaan pemilu secara serentak ini adalah adanya 5 model surat suara yang sedikit susah untuk dipahami oleh masyarakat, terlebih kalangan usia lanjut. Rekapitulasi hasil suara melalui Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang mengalami down system di hari H pengumpulan juga menyebabkan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) merasa terbebani. Tidak sedikit petugas KPPS yang bekerja pada durasi 20-24 jam penuh di pemilu serentak ini.

Penyederhanaan proses pemilu merupakan langkah penting untuk mengurangi kebingungan di kalangan pemilih, namun harus dilakukan dengan hati-hati untuk menjaga keakuratan dan keamanan pemilu. Selain itu, meningkatkan literasi politik masyarakat juga krusial. Upaya serius dalam mendidik masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam demokrasi serta pemahaman yang lebih baik tentang proses pemilu sangat diperlukan. Namun, peningkatan literasi politik harus diimbangi dengan mengatasi disinformasi dan propaganda politik yang dapat mempengaruhi persepsi publik.

Perbaikan teknis sistem informasi pemilu juga penting untuk memastikan integritas dan transparansi pemilu. Sistem informasi yang kuat dapat membantu meminimalisir risiko manipulasi atau kecurangan dalam penghitungan suara serta memfasilitasi akses informasi bagi pemilih. Selain itu, peningkatan kesejahteraan dan dukungan bagi petugas KPPS harus menjadi prioritas utama. Dukungan yang memadai dari pemerintah sangat diperlukan untuk memastikan petugas KPPS dapat melaksanakan tugas mereka dengan baik tanpa tekanan yang berlebihan. Hanya dengan mengatasi tantangan ini secara komprehensif, pemilihan umum secara serentak dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam memperkuat demokrasi Indonesia. Namun, perlu diingat bahwa upaya ini harus terus dievaluasi dan disempurnakan setelah pemilu selesai untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan lancar dan berintegritas.

Kotributor: 

• Shima Qurrota A'yunin Syah
• Nurlaily Azkiyah
• Ziyad Al-Insan